PPP resmi usung Sutarmidji

Pontianak,-  Ketua DPC PPP Kota Pontianak yang juga Wakil Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH MHum, resmi menjadi calon wali kota periode 2008-2013 dari partai berlambang Ka’bah. Siapa yang akan mendampinginya dalam pertarungan pilkada nanti? Sutarmidji masih merahasiakannya.

“Senin malam (24 Maret), DPW PPP Kalbar telah bermufakat dan telah menghasilkan dalam keputusan rapat untuk menetapkan saudara

Sutarmidji sebagai calon wali kota periode 2008-2013 dari PPP,” kata Ketua DPW PPP Kalbar Ahmadi Usman dalam keterangan persnya kemarin (25/3) di Sekretariat DPW PPP Kalbar Jalan Hos Cokroaminoto, Pontianak.

Sebelumnya, dari hasil rapat pengurus harian tingkat DPC PPP Kota mengajukan dua nama yaitu Sutarmidji dan Paryadi untuk ditetapkan DPW PPP Kalbar sebagai calon Wali Kota Pontianak.

Dipilihnya dua nama itu juga hasil penjaringan dari pemandangan umum PAC-PAC PPP Kota Pontianak setelah mendengarkan visi dan misi sembilan bakal calon wali kota Pontianak yang mendaftar di PPP.

Menurut Ahmadi Usman, PPP tinggal mempertimbangkan pelaksanaan koalisi terhadap partai lainnya. Soalnya, PPP sadar masih tidak bisa mengusung calonnya tanpa melakukan koalisi.

Sekadar diketahui, hingga saat ini baru PKPI yang menyatakan diri siap berkoalisi dengan PPP. Dengan koalisi kedua partai ini saja, sudah bisa mengajukan calon kepala daerah.

Siapa pendamping Sutarmidji nanti untuk memenangkan Pilkada Pontianak? Ahmadi belum bisa menjawabnya. Kata dia, PPP tetap berlandaskan kepada mekanisme yang berlaku dimana bakal calon yang telah ditetapkan akan menentukan pendampingnya dengan tetap mengkonsultasikannya dengan DPW.

“Karena berbicara masalah pendamping, maka kita berbicara sinergisitas. Artinya, tentulah dicari pasangan yang bisa bekerjasama, yang cocok dengan Pak Sutarmidji,” kata Ahmadi yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak ini.

Ia juga mengemukakan beberapa alasan mengapa DPW memilih Sutarmidji sebagai calon Wali Kota Pontianak. Pertama, Sutarmidji merupakan kader terbaik PPP yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota dan sedang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pontianak. “Sehingga sangat wajar dan pantas untuk diusung oleh PPP,” tegasnya.

Alasan lainnya, dari internal partai menilai kinerja yang ditunjukkan Sutarmidji dalam mengemban jabatannya di pemerintahan sudah cukup baik. “Tapi kita serahkan kepada masyarakat untuk menilainya,” katanya. “Tapi kita berharap inilah figur terbaik untuk memimpin Kota Pontianak ke depannya,” tambahnya lagi.

Telah diputuskannya Sutarmidji sebagai calon Wali Kota Pontianak dari PPP, maka DPW menginstruksikan kepada pengurus dewan pimpinan wilayah, pengurus dewan pimpinan cabang, dan pengurus pimpinan anak cabang, ranting serta anggota partai untuk wajib mengamankan, menyukseskan dan memenangkan calon yang diusung.

“Bila ditemukan, baik itu pengurus atau anggota yang melanggar, maka kami memberikan kewenangan kepada pengurus cabang untuk memberikan sanksi sesuai dengan AD/ART partai,” katanya.

Sementara itu Sutarmidji mengatakan bahwa wakil wali kota yang akan mendampinginya nanti akan dikonsultasikan dengan wilayah setelah dilakukan pengkajian bersama.

“Nanti ada kajian bersama antara DPC dan DPW yang tentunya juga akan melibatkan PAC dan Ranting. Karena bagaimana pun, ini kerja organisasi dalam suatu partai. Sehingga, semua unsur partai harus terlibat dan dilibatkan sehingga sukses memenangkan pilkada,” katanya.

BAU SAMPAH KIAN MENYENGAT

Musim penghujan menjadikan tumpukan sampah di tepi jalan utama Kota Pontianak menyebarkan bau menyengat. Dikhawatirkan musim penghujan, tumpukan sampah itu menjadi salah satu tempat berkembangnya bakteri sehingga menularkan penyakit kepada masyarakat. “Kita imbau supaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak lebih sigap lagi mengangkut sampah,” kata Jhon Pasulu SH anggota dewan Kota Pontianak kepada Pontianak Post.

Sampah menumpuk dengan mudah dilihat di TPS Jalan Sutan Syahrir, persisnya ujung jalan Sulawesi, Jalan Urai Bawadi, Jalan Paris II, Jalan veteran, Jalan Imam Bonjol, dan ruas jalan utama lainnya. Akibatnya tumpukan sampah itu tak hanya menimbulkan bau menyengat, tetapi pemandangan yang membawa kesan negative pada kebersihan dan keindahan Kota Pontianak. Dia sangat sependapat tempat pembuangan sampah tidak di jalan umum, apalagi ruas jalan itu dilewati seluruh penduduk. Bahkan warga Negara asing yang kebetulan berkunjung seperti Malaysia melihat “tontonan” sampah di jalan umum.

Supaya tak menimbulkan bau, harapan dia supaya Dinas kebersihan dan Pertamanan meningkatkan intensitas pengangkutan sampah. Demikian juga supaya saluran air di sekitar lokasi tumpukan sampah berfungsi maksimal. Selain itu secara bertahap juga mencari solusi untuk memindahkan masalah sampah dapat diatasi dengan tepat. Sehingga kesan negative dari tumpukan sampah di tepi jalan umum segera sirna, layaknya seperti di jpersimpangan jalan Gajahmada-Agus salim-Diponegoro yang kini sudah terlihat indah dan bersih.

Pantauan Pontianak Post,tak banyak berubah dari tumpukan sampah yang ada di Kota Pontianak. Rutinitas pengangkutan sampah tetap dilakukan pihak terkait. Tetapi tak lama setelah sampah yang menumpuk itu terangkut, kembali bak sampah penuh lagi. Kenyataan itu setiap hari bisa dilihat di TPS yang tersebar di Kota Pontianak.

Di lokasi penumpukan sampah seperti itu, sering terlihat pemulung mengumpulkan bahan sisa. Tak jarang juga kambing-kambing mencari sisa-sisa makanan.

Menyikapi kebersihan dan lingkungan yang demikian, beberapa waktu lalu Paryadi S.Hut menguraikan perlunya peningkatan kesadaran lingkungan. Kepala Bapedalda Kalbar Tri Budiarto dalam kesempatan terpisah ketika itu juga menyambut baik adanya program Clear and Clean dalam meningkatkan kepedulian lingkungan di Kota Pontianak.

PASAR CEMPAKA RAMPUNG JULI

Berbeda dengan pembangunan Pasar Flamboyan masih menjadi polemik, pembangunan Pasar Cempaka berjalan lancar. Direktur Utama PD Kapuas Indah, War Supriadi memperkirakan pembangunan Pasar Cempaka akan rampung pada Juli 2008.

”Pembangunan Pasar Cempaka berjalan lancar, tertib, dan aman. Tidak ada masalah yang besar. Hanya saja kemarin, proses tender yang lama. Tapi sekarang ini pembangunan sudah mendekati pembangunan rangka badan,” ujar War Supriadi di Bappeda Kota Pontianak, belum lama ini.

Menurut War Supriadi, relokasi pedagang selama pembangunan sudah berjalan. Pedagang sudah menempati tempat penampungan sementara (TPS), dan tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka berjualan di TPS yang ada di sekitar lokasi pembangunan tersebut. Jika selesai dibangun dan siap digunakan, maka pedagang sudah bisa mulai menempati Pasar Cempaka.

Untuk menempati Pasar Cempaka tersebut, pedagang dikenakan biaya sewa untuk jangka waktu satu tahun. Hanya saja, untuk proses pembayaran sewa, pedagang diberi keleluasaan, bisa membayar setiap bulan maupun setiap hari.

”Nanti akan dibicarakan. Diperkirakan Juli 2008 sudah rampung. Pasar terdiri dari tiga lantai. Lantai I untuk pedagang asal, lantai II untuk PKL dan pedagang relokasi, lantai III untuk kantor,” ujar War Supriadi.

Pasar Cempaka akan dibangun menjadi tiga lantai. Lantai dasar diperuntukkan bagi 124 pedagang kaki lima, terdiri dari 92 orang pedagang lama dan 32 pedagang baru yang ingin membeli kios yang menghadap ke pasar Kapuas Indah. Lantai I diperuntukkan bagi 152 PKL, dan lantai II diperuntukkan bagi 152 PKL. Disamping itu, akan dibangun jembatan selebar tujuh meter yang menghubungkan Pasar Cempaka dengan Kapuas Indah. Di selasar jembatan akan dibangun kios.

War menambahkan pembangunan Pasar Cempaka yang murni menggunakan dana APBD Kota Pontianak tersebut, merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap pedagang kecil. Selama ini pedagang kecil kurang mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan. Dengan dibangunnya Pasar Cempaka, pedagang kecil mempunyai tempat kondusif untuk berjualan dan diharapkan bisa meningkatkan perekonomian mereka.

DEWAN KOTA MERASA DIBOHONGI

Pertemuan pedagang Pasar Flamboyan dengan kalangan anggota Komisi B DPRD Kota Pontianak, yang digelar Forum Komunikasi Pedagang Informal Kota Ponhtianak, di halaman Pasar Flamboyan, Kamis (6/3) berjalan aman, walau aparat kepolisian tetap berjaga-jaga di kawasan pasar itu.

Pertemuan tersebut, intinya mendukung aspirasi pedagang yang “menolak” pembangunan pasar tersebut. Walau prinsipnya pembangunan pasar tersebut harus didukung, asalkan hak-hak pedagang diakomodir. Bukan itu saja, pembangunan pasar ikan, pasar sayur dan pasar ayam, tetap bernuansa tradisional.

“Artinya pasar tradisional itu jangan dihilangkan. Maksudnya, jangan nanti dibangun secara modern, jadi kebablasan,” ungkap H Awaludin salah satu pedagang di kawasan itu menyampaikan aspirasinya. Pertemuan yang dihadiri Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, HM Ali Akbar AS SH dan anggota Komisi B serta Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, H Eka Kurniawan SE MM.

Namun dalam pertemuan tersebut banyak aspirasi yang diungkapkan para pedagang, seperti hak-hak mereka nanti setelah pasar itu dibangun Apalagi sebagian dari mereka mengaku tak pernah diberikan penjelasan atau sosialisasi. Namun kalangan Dewan tak bisa memberikan jawaban pasti, karena masalah pembanguan pasar itu merupakan kebijakan Pemkot.

“Yang jelas, sosialisasi tak ada. Kalau ada hanya menjelaskan soal penjualan ruko, kios dan los. Ini sama saja pembodohan kepada masyarakat,” tambah Awaludin seraya menamabahkan, pada prinsipnya kalau pembangunan Pasar Flamboyan tak memberatkan pedagang, tentu setuju.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Eka Kurniawan, mengaku merasa dibohongi. Karena waktu rapat dengan eksekutif dan investor belum lama ini, data yang disampaian semua pedagang setuju. Tapi kenyataan di lapangan tidak demikian, bahkan sebagian menolak pembangunan pasar tersebut. “Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan ke Wali Kota Pontianak,” ujar Eka.

Sementara itu, Ketua Komisi B Dewan Kota, Ali Akbar hanya minta agar pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ditunda dulu, karena masih terjadi pro kontra. “Hal ini lantaran ada yang mendukung, dan ada yang belum mendukung,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Ali Akbar, kepada koran ini, kemarin, usia menghadiri pertemuan dengan para pedagang Flamboyan.

Hanya kalangan Komisi B agak kecewa, saat akan bertemu dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk menyampaikan aspirasi pedagang, kedua pejabat ini tak ada di tempat. “Padahal aspiarsi yang akan kami sampaikan ini penting, demi lancarnya pembangunan Pasar Flamboyan,” ujar Ali Akbar dengan nada kecewa.

Mengenai tak pernah dilakukan sosialisasi kepada pedagang, dibantah oleh pihak investor. Karena pihaknya sudah dan selalu melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar Pasar Flambotan termasuk pedagang informal di kawasan pasar itu. “Yang jelas, semua pedagang aktif yang terdata secara riil sebanyak 1.100 pedagang. Semuanya sudah kami berikan penjelasan atau sosialisasi mengenai pembanguan Pasar Flamboyan,” jelas Kepala Cabang PT Putra Khatulistiwa (PT PK) Pontianak, Ir Daden Rachmat Djuanda, ditemui terpisah.

Bahkan, ungkap Daden, semua pedagang 1.100 orang itu sudah bocking tempat berupa los dan kios yang akan dibangun. Artinya semua pedagang yang aktif pasti dapat los dan kios. “Atas dasar ini pula, maka TPS yang akan dibangun sebanyak 1.100 los, dan semuanya gratis selama menempati TPS ini termasuk penerangan listik,” jelas dia.

Pemkot Jajaki Bangun Fly Over

Wali Kota, H Buchary A Rachman mengatakan, pemkot sedang menjajaki kerjasama dengan pemprop untuk membangun fly over (jembatan layang) di persimpangan jalan kota yang rawan kemacetan. “Di daerah kita ini, membangun sub way (jalan bawah tanah) tidak mungkin karena permukaan air tanah tinggi,” katanya beberapa waktu lalu.

Untuk mengoptimalkan water way (lalu lintas melalui air) pun sulit dilakukan mengingat kondisi saluran air di Pontianak yang tidak memungkinkan (sempit). Jadi, salah satu alternatif adalah dengan membuat jalan yang bertingkat-tingkat. “Kalau jalan layang, mungkin tahun 2030 baru bisa kita realisasikan,” ujarnya.

Sementara ini, menurutnya pemkot sedang mengkaji pembangunan fly over di simpang Jalan Imam Bonjol-Tanjung Pura. “Ini bukan jalan layang tetapi fly over. Kita sedang memikirkan, bagaimana fly over-nya supaya arus lalu lintas dari Imam Bonjol ke Tanjung Pura dan sebaliknya tak lagi macet,” jelasnya.

“Nanti, yang jalan di bawah fly over bisa terus tanpa harus ada rambu traffic light-nya,” sambung dia. Persimpangan ini dinilai paling sering terjadi macet karena lalu lintas dari Imam Bonjol-Tanjungpura dan Jalan Pahlawan-Sultan Hamid II sangat padat. Belum dapat dipastikan kapan rencana ini bisa direalisasikan.

Sebetulnya, rencana pembangunan fly over ini sudah pernah digaungkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak sejak 2004 lalu. Malah, pemkot pernah memproyeksikan bahwa rencana tersebut akan terwujud tahun 2007. Ketika itu, telah dilakukan pengkajian oleh pemkot bersama konsultan pembangunan jalan. Di samping terkendala dana, rencana ini juga terbentur pada pembebasan lahan serta sempitnya jalan.

PBR JARING BALON WALIKOTA

Partai Bintang Reformasi (PBR) Pontianak resmi membuka pendaftaran untuk menjaring bakal calon (Balon) Walikota. Calon yang terseleksi nantinya diharapkan menghasilkan pemimpin yang aspiratif.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBR Kota Pontianak Ishak Ali Almuthahar menjelaskan saat ini PBR membuka diri untuk melakukan koalisi dengan partai lainnya agar mendapatkan pemimpin yang mementingkan rakyat Kota Pontianak. “Saat ini PBR telah membentuk koalisi dengan dua partai yakni PNBK dan PBB yang diberi nama Banteng, Bulan Bintang Khatulistiwa,” katanya Sekretariat DPC PBR Kota Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso, Sabtu (8/3) kemarin.

Ishak menambahkan pada dasarnya seluruh Pimpinan Anak Cabang mendukung siapa pun balon yang akan di usung oleh PBR. Untuk saat ini persentase gabungan ketiga partai tersebut mencapai 7,99 persen. Jika ditambah dengan partai yang ingin bergabung yaitu PBNUI dan PKPB menjadi 12,53 persen.

“Dengan jumlah ini, Koalisi Banteng, Bulan Bintang dapat mengusung calon walikota pada pilwako mendatang,” kata Iskandar. Perolehan suara partai tersebut pada pemilu lalu dengan rincian PBR memiliki 7.247 suara atau 3,14 persen, PKPB 6.634 suara atau 2,87 persen, PBB 6.021 suara atau 2,61 persen dan PNBK 5.183 suara atau 2,24 persen. Sedangkan PBNUI memperoleh 3.868 suara atau 1,67 persen. Sehingga total suara mencapai 28.953 suara atau 12,53 persen.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Pansus Penjaringan Balon Walikota DPC PBR Riduan. Dia mengatakan nantinya akan ada fit and proper test bagi calon yang mendaftar. “Yang penting akan kita lihat visi dan misi balon walikota yang ada untuk memajukan Kota Pontianak,” ujarnya. Dia menambahkan penjaringan ini harus selektif dan kompetitif sehingga balon walikota benar-benar pilhan masyarakat Kota Pontianak.

Perbaiki Dulu Jalan Utama, Sebelum Bangun Fly Over

Anggota DPRD Pontianak dari Fraksi Partai Demokrat Wiseno Sudarmo merespon positif wacana pembangunan jalan layang (fly over) oleh pemerintah kota. Akan tetapi, sebelum melangkah jauh dalam pembangunan itu, dia meminta agar pemkot memprioritaskan terlebih dahulu perbaikan jalan-jalan utama kota.

“Jangan sampai ketika kita gencar dan menggebu ingin membangun jalan layang, tapi perbaikan jalan ruas utama yang berlubang diabaikan. Benahi dulu perbaikan jalan utama ibu kota, baru melangkah dalam pembuatan jalan layang,” katanya.

Jalan utama yang harus secepatnya diperbaiki diantaranya yakni Jalan Sultan Muhammad yang kondisinya sudah rusak cukup parah. “Saya lihat sekarang sudah ada disusun batu di jalan-jalan yang berlubang. Mudah-mudahan saja jalan itu secepatnya bisa diperbaiki. Jika musim hujan, lubang jalan di sana jadi seperti kolam. Padahal di sana merupakan salah satu urat nadi perekonomian kota bahkan Kalbar yang memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang begitu besar,” katanya.

Begitu juga dengan perbaikan jalan lingkungan yang menghubungan akses menuju jalan lainnya. Juga harus diperhatikan pemerintah untuk diprioritaskan perbaikannya. Seperti di beberapa ruas jalan yang menjadi akses ke Jalan Gajahmada dan Jalan Tanjungpura.

Pantauan Pontianak Post, jalan lingkungan yang juga menjadi akses atau penghubung utama menuju jalan atau kawasan lainnya yang rusak parah dan perlu diperbaiki secepatnya yakni di Gang Selamat III Jalan HRA Rahman, yang menjadi akses utama untuk menuju Jalan Apel dan Jalan Komodor Yos Sudarso.

Sementara itu menurut Wiseno Sudarmo, pembangunan jalan layang di Kota Pontianak harus dikaji secara matang. Jangan sampai pembuatan jalan layang justru menghambur-hamburkan uang negara dan tidak terlalu banyak manfaatnya.

Untuk percontohan, kata dia, memang sangat pas bila pembangunan jalan layang ditempatkan di persimpangan Jalan Tanjungpura—Imam Bonjol—Pahlawan—menuju ke Jembatan Kapuas I. “Kondisi kemacetan di sana memang sudah sangat parah. Memang pantas jembatan layang dibangun di sana. Tapi ingat, jalan-jalan utama kota sudah harus mulus dulu,” katanya.

SUTARMIDJI SIAP MUNDUR WAKIL WALIKOTA

Sutarmidji SH MHum, salah satu bakal calon (balon) Wali Kota yang diusulkan DPC PPP Kota Pontianak, prinsipnya siap menerima amanah partai.

Bahkan, Midji sapaan akrabnya siap mudur dari jabatan Wakil Wali Kota Pontianak, kalau UU nomor 32 tahun 2004 sudah direvisi. Maksudnya, undang-undang itu setelah direvisi mengatur wakil wali kota harus mudur dari jabatannya jika mengajukan diri menjadi calon Walikota/Wakil Walikota. “Asalkan semua aturan itu sudah siap termasuk keputusan KPU, dan saya juga tetap siap mundur dari jabatan wakil wali kota,” tegas Sutarmidji, kepada koran ini, kemarin.

Kalau aturan saat ini digunakan, ungkap dia, dirinya tentu siap memgambil cuti. Namun kalau aturan baru itu disetujui yang direncanakan bulan April tahun ini, diirinya dipastikan mundur dari jabatan wakil wali kota setelah mendaftarkan diri sebagai calon wali kota di KPU. “Memang idealnya harus mundur dari jabatan wakil wali kota, agar tak ada tudingan menggunakan fasilitas negara,” tegas Sutarmidji dengan nada serius.

Kalau wakil wali kota mundur kaitan Pilwako sesuai undang-undang, lanjut Sutarmidji lagi, sesuai aturan pula tak perlu ada pengganti jabatan wakil wali kota itu lagi. Hal ini, lantaran masa jabatan pasangan wali kota dan wakilnya akan berakhir 22 Desember 2008 nanti. Sementara pendaftaran balon wali kota di KPU, sesuai jadwal, akan dimulai Agustus nanti.

“Kalau nanti calon wali kota ada sepuluh pasang, misalnya, karena adanya calon indpenden yang disetujui undang-undang baru, ini sangat bagus sekali dan positif,” tegas dia. Pasalnya, hak warga negara yang akan mencalonkan diri dari calon independen untuk ikut dalam Pilwako, tentu tak perlu dibatasi.

Disinggung adanya survei Partai Golkar Kota Pontianak terhadap semua calon wali kota yang dinilai layak, Sutarmijdi menilai, langkah yang dilakukan partai beringin itu sah-sah saja, kalau hasilnya hanya untuk internal partai itu sendiri. Apalagi survei itu hanya salah satu metode dalam mengukur seseorang dalam pilkada.

“Secara ilmiah survei itu bagus untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang. Namun figur balon wali kota yang akan disurvei, tentu harus ditanya dulu, apakah bersedia atau tidak,” ujar Sutarmidji seraya menambahkan, kaitan Pilwako Pontianak, dirinya selain direkomendasikan oleh DPC PPP juga mendaftar di PKB.

Namun demikian, tegas Sutarmijdi yang juga Ketua DPC PPP Kota Pontianak, dalam menyukseskan Pilwako, partainya siap berkoalisi dengan partai manapun. “Yang jelas, hingga saat ini PKPI sudah berkoalisi dengan PPP. Koalisi ini masih akan ditindaklanjuti,” terang dia.

PEMKOT AKUI SERIBU GANG BELUM TERTATA

Wakil Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum mengungkapkan masih sekitar seribu gang di Kota Pontianak yang belum tertata baik. Untuk menata gang tersebut, pemkot tetap melanjutkan kegiatan pembangunan melalui kerjasama dengan masyarakat.

Menurut Sutarmidji, pada 2008 ini, masih banyak gang-gang yang harus dikerjakan dan menjadi perhatian bersama. Paling banyak berada di Pontianak Utara dan sebagian di Pontianak Timur, sedangkan di Pontianak Kota dan Pontianak Barat sekitar 90 persen sudah baik.

”Diharapkan kawasan-kawasan yang selama ini belum terbuka, antara satu gang dengan gang lainnya belum berhubungan, akan diupayakan berhubungan. Namun, ini semua tergantung kepada masyarakatnya. Dimaksudkan untuk menghindari kemacetan,” jelas Sutarmidji, saat melakukan peninjauan beberapa gang di Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota, belum lama ini.

Sutarmidji memberi contoh misalnya, dari Jalan HRA Rahman ke Jalan Danau Sentarum, tidak melewati jalan besar lagi. Begitu pula dengan masyarakat Komplek Jeruju Permai, tidak lagi melewati Jalan Komyos Sudarso, melainkan langsung melalui Jalan Karet untuk mengurangi kemacetan di Komyos Sudarso.

Untuk mempercepat pembangunan jalan gang tersebut, kata Sutarmidji, diperlukan koordinasi dan kerjasama. ”Misalnya di Kecamatan Pontianak Kota. Ada satu gang yang minta dilebarkan jalannya. Akhirnya semua tanda tangan untuk menyerahkan empat meter lahan, masing-masing sepanjang 700 meter. Warga sudah membuat pernyataan, bahkan sudah memundurkan pagarnya. Koordinasi dan kerjasama seperti ini lah yang paling bagus,” ungkap Sutarmidji.

Sementara itu, salah seorang warga, Fachrudin Ahmad selaku Ketua RW di Kecamatan Pontianak Kota mengungkapkan peran aktif pemerintah kota bisa membantu pelaksanaan pembangunan di masyarakat. Misalnya, turut hadir saat pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat bergairah untuk berpartisipasi dan gotong royong.

”Sekitar 85 persen jalan di Pontianak Kota ini sudah bagus. Hanya saja masih diharapkan bantuan pemkot berupa pembuatan drainase atau saluran air melalui pembarauan di lingkungan perkampungan warga,” ujar Fachrudin.

SRI ASTUTI BUCHARY SIAP MAJU PILWAKO

Ketua PKK Kota Pontianak, Sri Astuti Buchary menyatakan siap meramaikan pemilihan dan terus maju menjadi calon Walikota Pontianak pada 2008.

Diungkapkannya, sekarang ini merupakan zaman dengan kesetaraan gender. Perempuan tidak kalah dan sudah mampu bersaing dengan kaum lelaki. Di negara maju seperti Amerika Serikat sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan penting di pemerintahan, yang sebelumnya didominasi kaum lelaki.

“Misalnya Ketua DPRD di Amerika, sekarang dipimpin oleh perempuan. Jadi jika perempuan ingin maju dalam pemilihan walikota Pontianak 2008 nanti, jangan dihalang-halangi,” kata Sri Astuti, yang juga merupakan Ketua Depertemen Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat ini.

Menurutnya, semakin banyak calon yang maju untuk menjadi walikota Pontianak menunjukkan semakin baiknya demokrasi. Apalagi jika diantara calon yang maju tersebut terdapat kaum perempuan. Sekarang ini sudah waktunya perempuan membuktikan bahwa perempuan harus maju bersaing dengan kaum lelaki, namun tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Dengan majunya kaum perempuan, maka menunjukkan telah terjadinya kesetaraan gender di kota Pontianak.

Sri Astuti mengatakan keinginannya untuk mencalonkan diri ini bermula setelah mendapatkan dorongan dari para kaum perempuan di kota Pontianak dan ICMI pusat. “Jadi maju menjadi calon walikota yang akan datang, siapa takut! Saya akan maju, tanpa melihat dilema apakah terpilih atau tidak. Urusan terpilih atau tidaknya belakangan saja. Yang penting maju untuk membela kaum perempuan,” ujar dia lantang.

Sri mengaku telah sepuluh tahun mengurus kaum perempuan di kota Pontianak, sehingga mengetahui permasalahan yang sering dihadapi kaum perempuan. Dia menginginkan perempuan juga diprioritaskan tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan yang bersuami dan mempunyai anak.