PPP resmi usung Sutarmidji

Pontianak,-  Ketua DPC PPP Kota Pontianak yang juga Wakil Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH MHum, resmi menjadi calon wali kota periode 2008-2013 dari partai berlambang Ka’bah. Siapa yang akan mendampinginya dalam pertarungan pilkada nanti? Sutarmidji masih merahasiakannya.

“Senin malam (24 Maret), DPW PPP Kalbar telah bermufakat dan telah menghasilkan dalam keputusan rapat untuk menetapkan saudara

Sutarmidji sebagai calon wali kota periode 2008-2013 dari PPP,” kata Ketua DPW PPP Kalbar Ahmadi Usman dalam keterangan persnya kemarin (25/3) di Sekretariat DPW PPP Kalbar Jalan Hos Cokroaminoto, Pontianak.

Sebelumnya, dari hasil rapat pengurus harian tingkat DPC PPP Kota mengajukan dua nama yaitu Sutarmidji dan Paryadi untuk ditetapkan DPW PPP Kalbar sebagai calon Wali Kota Pontianak.

Dipilihnya dua nama itu juga hasil penjaringan dari pemandangan umum PAC-PAC PPP Kota Pontianak setelah mendengarkan visi dan misi sembilan bakal calon wali kota Pontianak yang mendaftar di PPP.

Menurut Ahmadi Usman, PPP tinggal mempertimbangkan pelaksanaan koalisi terhadap partai lainnya. Soalnya, PPP sadar masih tidak bisa mengusung calonnya tanpa melakukan koalisi.

Sekadar diketahui, hingga saat ini baru PKPI yang menyatakan diri siap berkoalisi dengan PPP. Dengan koalisi kedua partai ini saja, sudah bisa mengajukan calon kepala daerah.

Siapa pendamping Sutarmidji nanti untuk memenangkan Pilkada Pontianak? Ahmadi belum bisa menjawabnya. Kata dia, PPP tetap berlandaskan kepada mekanisme yang berlaku dimana bakal calon yang telah ditetapkan akan menentukan pendampingnya dengan tetap mengkonsultasikannya dengan DPW.

“Karena berbicara masalah pendamping, maka kita berbicara sinergisitas. Artinya, tentulah dicari pasangan yang bisa bekerjasama, yang cocok dengan Pak Sutarmidji,” kata Ahmadi yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak ini.

Ia juga mengemukakan beberapa alasan mengapa DPW memilih Sutarmidji sebagai calon Wali Kota Pontianak. Pertama, Sutarmidji merupakan kader terbaik PPP yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota dan sedang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pontianak. “Sehingga sangat wajar dan pantas untuk diusung oleh PPP,” tegasnya.

Alasan lainnya, dari internal partai menilai kinerja yang ditunjukkan Sutarmidji dalam mengemban jabatannya di pemerintahan sudah cukup baik. “Tapi kita serahkan kepada masyarakat untuk menilainya,” katanya. “Tapi kita berharap inilah figur terbaik untuk memimpin Kota Pontianak ke depannya,” tambahnya lagi.

Telah diputuskannya Sutarmidji sebagai calon Wali Kota Pontianak dari PPP, maka DPW menginstruksikan kepada pengurus dewan pimpinan wilayah, pengurus dewan pimpinan cabang, dan pengurus pimpinan anak cabang, ranting serta anggota partai untuk wajib mengamankan, menyukseskan dan memenangkan calon yang diusung.

“Bila ditemukan, baik itu pengurus atau anggota yang melanggar, maka kami memberikan kewenangan kepada pengurus cabang untuk memberikan sanksi sesuai dengan AD/ART partai,” katanya.

Sementara itu Sutarmidji mengatakan bahwa wakil wali kota yang akan mendampinginya nanti akan dikonsultasikan dengan wilayah setelah dilakukan pengkajian bersama.

“Nanti ada kajian bersama antara DPC dan DPW yang tentunya juga akan melibatkan PAC dan Ranting. Karena bagaimana pun, ini kerja organisasi dalam suatu partai. Sehingga, semua unsur partai harus terlibat dan dilibatkan sehingga sukses memenangkan pilkada,” katanya.

PBR JARING BALON WALIKOTA

Partai Bintang Reformasi (PBR) Pontianak resmi membuka pendaftaran untuk menjaring bakal calon (Balon) Walikota. Calon yang terseleksi nantinya diharapkan menghasilkan pemimpin yang aspiratif.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBR Kota Pontianak Ishak Ali Almuthahar menjelaskan saat ini PBR membuka diri untuk melakukan koalisi dengan partai lainnya agar mendapatkan pemimpin yang mementingkan rakyat Kota Pontianak. “Saat ini PBR telah membentuk koalisi dengan dua partai yakni PNBK dan PBB yang diberi nama Banteng, Bulan Bintang Khatulistiwa,” katanya Sekretariat DPC PBR Kota Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso, Sabtu (8/3) kemarin.

Ishak menambahkan pada dasarnya seluruh Pimpinan Anak Cabang mendukung siapa pun balon yang akan di usung oleh PBR. Untuk saat ini persentase gabungan ketiga partai tersebut mencapai 7,99 persen. Jika ditambah dengan partai yang ingin bergabung yaitu PBNUI dan PKPB menjadi 12,53 persen.

“Dengan jumlah ini, Koalisi Banteng, Bulan Bintang dapat mengusung calon walikota pada pilwako mendatang,” kata Iskandar. Perolehan suara partai tersebut pada pemilu lalu dengan rincian PBR memiliki 7.247 suara atau 3,14 persen, PKPB 6.634 suara atau 2,87 persen, PBB 6.021 suara atau 2,61 persen dan PNBK 5.183 suara atau 2,24 persen. Sedangkan PBNUI memperoleh 3.868 suara atau 1,67 persen. Sehingga total suara mencapai 28.953 suara atau 12,53 persen.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Pansus Penjaringan Balon Walikota DPC PBR Riduan. Dia mengatakan nantinya akan ada fit and proper test bagi calon yang mendaftar. “Yang penting akan kita lihat visi dan misi balon walikota yang ada untuk memajukan Kota Pontianak,” ujarnya. Dia menambahkan penjaringan ini harus selektif dan kompetitif sehingga balon walikota benar-benar pilhan masyarakat Kota Pontianak.

SUTARMIDJI SIAP MUNDUR WAKIL WALIKOTA

Sutarmidji SH MHum, salah satu bakal calon (balon) Wali Kota yang diusulkan DPC PPP Kota Pontianak, prinsipnya siap menerima amanah partai.

Bahkan, Midji sapaan akrabnya siap mudur dari jabatan Wakil Wali Kota Pontianak, kalau UU nomor 32 tahun 2004 sudah direvisi. Maksudnya, undang-undang itu setelah direvisi mengatur wakil wali kota harus mudur dari jabatannya jika mengajukan diri menjadi calon Walikota/Wakil Walikota. “Asalkan semua aturan itu sudah siap termasuk keputusan KPU, dan saya juga tetap siap mundur dari jabatan wakil wali kota,” tegas Sutarmidji, kepada koran ini, kemarin.

Kalau aturan saat ini digunakan, ungkap dia, dirinya tentu siap memgambil cuti. Namun kalau aturan baru itu disetujui yang direncanakan bulan April tahun ini, diirinya dipastikan mundur dari jabatan wakil wali kota setelah mendaftarkan diri sebagai calon wali kota di KPU. “Memang idealnya harus mundur dari jabatan wakil wali kota, agar tak ada tudingan menggunakan fasilitas negara,” tegas Sutarmidji dengan nada serius.

Kalau wakil wali kota mundur kaitan Pilwako sesuai undang-undang, lanjut Sutarmidji lagi, sesuai aturan pula tak perlu ada pengganti jabatan wakil wali kota itu lagi. Hal ini, lantaran masa jabatan pasangan wali kota dan wakilnya akan berakhir 22 Desember 2008 nanti. Sementara pendaftaran balon wali kota di KPU, sesuai jadwal, akan dimulai Agustus nanti.

“Kalau nanti calon wali kota ada sepuluh pasang, misalnya, karena adanya calon indpenden yang disetujui undang-undang baru, ini sangat bagus sekali dan positif,” tegas dia. Pasalnya, hak warga negara yang akan mencalonkan diri dari calon independen untuk ikut dalam Pilwako, tentu tak perlu dibatasi.

Disinggung adanya survei Partai Golkar Kota Pontianak terhadap semua calon wali kota yang dinilai layak, Sutarmijdi menilai, langkah yang dilakukan partai beringin itu sah-sah saja, kalau hasilnya hanya untuk internal partai itu sendiri. Apalagi survei itu hanya salah satu metode dalam mengukur seseorang dalam pilkada.

“Secara ilmiah survei itu bagus untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang. Namun figur balon wali kota yang akan disurvei, tentu harus ditanya dulu, apakah bersedia atau tidak,” ujar Sutarmidji seraya menambahkan, kaitan Pilwako Pontianak, dirinya selain direkomendasikan oleh DPC PPP juga mendaftar di PKB.

Namun demikian, tegas Sutarmijdi yang juga Ketua DPC PPP Kota Pontianak, dalam menyukseskan Pilwako, partainya siap berkoalisi dengan partai manapun. “Yang jelas, hingga saat ini PKPI sudah berkoalisi dengan PPP. Koalisi ini masih akan ditindaklanjuti,” terang dia.

SRI ASTUTI BUCHARY SIAP MAJU PILWAKO

Ketua PKK Kota Pontianak, Sri Astuti Buchary menyatakan siap meramaikan pemilihan dan terus maju menjadi calon Walikota Pontianak pada 2008.

Diungkapkannya, sekarang ini merupakan zaman dengan kesetaraan gender. Perempuan tidak kalah dan sudah mampu bersaing dengan kaum lelaki. Di negara maju seperti Amerika Serikat sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan penting di pemerintahan, yang sebelumnya didominasi kaum lelaki.

“Misalnya Ketua DPRD di Amerika, sekarang dipimpin oleh perempuan. Jadi jika perempuan ingin maju dalam pemilihan walikota Pontianak 2008 nanti, jangan dihalang-halangi,” kata Sri Astuti, yang juga merupakan Ketua Depertemen Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat ini.

Menurutnya, semakin banyak calon yang maju untuk menjadi walikota Pontianak menunjukkan semakin baiknya demokrasi. Apalagi jika diantara calon yang maju tersebut terdapat kaum perempuan. Sekarang ini sudah waktunya perempuan membuktikan bahwa perempuan harus maju bersaing dengan kaum lelaki, namun tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Dengan majunya kaum perempuan, maka menunjukkan telah terjadinya kesetaraan gender di kota Pontianak.

Sri Astuti mengatakan keinginannya untuk mencalonkan diri ini bermula setelah mendapatkan dorongan dari para kaum perempuan di kota Pontianak dan ICMI pusat. “Jadi maju menjadi calon walikota yang akan datang, siapa takut! Saya akan maju, tanpa melihat dilema apakah terpilih atau tidak. Urusan terpilih atau tidaknya belakangan saja. Yang penting maju untuk membela kaum perempuan,” ujar dia lantang.

Sri mengaku telah sepuluh tahun mengurus kaum perempuan di kota Pontianak, sehingga mengetahui permasalahan yang sering dihadapi kaum perempuan. Dia menginginkan perempuan juga diprioritaskan tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan yang bersuami dan mempunyai anak.

SRI ASTUTI DAN SUTARMIDJI TOLAK DISURVEI GOLKAR

Dua kandidat bakal calon Wali Kota Pontianak, Sri Astuti Buchary dan Sutarmidji, menolak untuk disurvei oleh Partai Golkar. Kedua kandidat tersebut memberikan kesempatan pada kader Partai Golkar untuk disurvei, tanpa memasukkan nama mereka.

“Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Partai Golkar yang memasukkan nama saya dalam daftar nama yang akan disurvei. Namun, saya berharap agar Golkar tidak mencantumkan nama saya dalam survei tersebut,” tutur Sri Astuti, yang menyarankan agar Partai Golkar melakukan survei sesuai dengan calon yang melamar ke Partai Golkar.

“Idealnya khan harus bilang dulu ke calon yang akan disurvei, apakah mereka bersedia atau tidak. Selain itu, prioritaskan calon yang memasukkan lamaran ke Partai Golkar. Nah, saya tidak memasukkan lamaran ke Golkar, ya nggak perlu disurvei,” ujar Sri Astuti yang juga pengurus DPP PPP itu.

Ia mengingatkan agar survei yang dilakukan agar memperhatikan etika politik, dimana calon yang tidak bersedia disurvei agar tidak disurvei. Selain itu, jika penyampaikan hasil survei ke public ‘keliru’ maka bisa berakibat fatal bagi sang calon yang masuk rangking bawah. “Inikan bisa mengakibatkan pembentukan opini public yang menurunkan citra kandidat lainnya. Maka dari itu, saya sarankan agar Golkar mensurvei kadernya saja atau calon yang melamar ke Partai Golkar,” saran Sri Astuti.

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Walikota Pontianak, Sutarmidji menolak survei yang dilakukan Partai Golkar. Dia juga mempertanyakan tujuan survei, yang dilakukan terhadap beberapa figur, termasuk dirinya.

Sutarmidji yang juga merupakan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Pontianak, mengaku partai yang dipimpinnya itu mempunyai mekanisme sendiri dalam mengusung calon walikota.

“Saya berterima kasih kepada Partai Golkar karena menjadi salah seorang yang dipilih dalam survei. Tapi saya tidak ingin ikut dalam survei tersebut, kecuali Partai Golkar buka pendaftaran dan saya sudah mendaftar terlebih dulu. Saya juga tidak pernah dihubungi Partai Golkar sebelumnya. Saya tidak mendaftar, tapi disurvei. Apa kaitannya?,” ungkap Sutarmidji kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/2) siang.

Menurut Sutarmidji, Golkar merupakan partai yang besar. Hampir tidak mungkin partai besar seperti Golkar memberikan kesempatan kepada calon lainnya, sedangkan pada partai tersebut banyak mempunyai kader internal, yang cukup potensial untuk menjadi calon Walikota Pontianak. Harusnya yang disurvei adalah kader internal Partai Golkar yang akan maju menjadi calon walikota saja.

”Seandainya hasil survei, saya kader PPP, tapi dalam survei itu saya paling tinggi, apa saya bisa pakai perahu Golkar,” kata Sutarmidji.

Sutarmidji mempersilakan siapa saja yang ingin ikut dalam survei tersebut, termasuk masyarakat umum. Dia mengaku bersedia disurvei, namun harus dilakukan lembaga independen, dan survei tersebut dilakukan bukan atas pesanan pihak-pihak tertentu. ”Saya kader PPP. Kan tidak etis mensurvei kader partai lain. Lagipula di partai tersebut ada dua kader yang bersaing,” kata Sutarmidji.

Intinya, kata Sutarmidji, dia ingin memberikan kesempatan kepada kader Golkar untuk bersaing menjadi calon Walikota, termasuk Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli dan Ketua DPRD Kota Pontianak, Gusti Hersan Aslirosa.

”Saya tidak bersedia disurvei karena saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Zul (Zulfadli-red) dan Pak Hersan untuk bersaing dengan bebas menggunakan perahu Golkar. Tapi PPP tidak menutup diri untuk berkoalisi dengan partai-partai lainnya,” timpal Sutarmidji.

Akal-akalan PPP, Tetap Rekomendasikan Sutarmidji

Penetapan Bakal Calon Walikota dari PPP hanya akal-akalan Sutarmidji saja. Kasihan para Bakal Calon sudah berbusa-busa menyampaikan Visi Misi, ternyata lima PAC PPP hanya merekomendasikan dua Bakal Calon saja, yakni Sutarmidji dan Paryadi. “Dari awal kami sudah menyangka pasti ini rekayasa Sutarmidji. Mana ada PAC yang berani melawan dia”, ujar salah seorang Bakal Calon yang sangat berkeinginan dicalonkan dari PPP.

Wajah kecewa para Bakal Calon yang telah mendaftar di PPP tampak jelas karena mereka diberi malu depan publik karena acara penyampaian Visi Misi disiarkan langsung TVRI. “Itu cara PPP yang kasar”, ujar seorang pengamat.

Agustina Sri Wahyuningsih SE, Prioritaskan Krisis Moralitas

Pontianak Post -  Agustina Sri Wahyuningsih SE menunjukkan keseriusannya maju dalam perhelatan Wali Kota Pontianak. Senin (10/3), istri Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar, AKBP Drs Suhadi SW MSi itu mendaftar di Partai Bulan Bintang (PBR) Kota Pontianak.

Agustina diterima fungsionaris DPC PBR Kota Pontianak, di sekretariat partai Jalan Kom Yos Sudarso. Ia mengambil formulir dan menyerahkan sejumlah berkas untuk kelengkapan pendaftaran kandidat wali kota.

Agustina memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki krisis moralitas. Sebagai anak bangsa harus memiliki tanggung jawab moral terhadap permasalah yang menimpa negara ini. “Sekarang ini yang diperlukan adalah sebuah perbuatan nyata untuk membangun bangsa khususnya Kota Pontianak. Prioritas yang harus dibenahi adalah masalah krisis moralitas,” katanya.

Ia menambahkan, krisis ekonomi juga harus menjadi perhatian yang serius. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu bidang kesehatan haruslah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kebersihan lingkungan harus diutamakan. Saat ini banyak orang sakit karena lingkungannya tidak bersih.

Agustina juga menyoroti gizi buruk yang kerap ditemukan di Kota Pontianak. Dia mengatakan terjadinya gizi buruk karena manajemen pengelolaan yang tidak tepat. “Zaman globalisasi ini masih ada penderita gizi buruk, orang kaya banyak kok di Indonesia, hal ini diakibatkan karena ketidakpedulian,” ujarnya.

Menurut dia, masyarakat perlu kembali menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Apalagi masalah-masalah sosial kerap melanda daerah ini. Ia mencontohkan, kepemimpinan Lee Kwan Yew ketika memimpin Singapura dengan konsep antipoligami dan antikorupsi.

“Mestinya konsep itu bisa menjadi contoh. Pada masa mendatang, Pontianak harus mengadopsi konsep pembangunan yang brilian itu. Sehingga kota ini bisa disejajarkan dengan kota-kota maju lainnya di Indonesia,” ujar alumni Universitas Tanjungpura tersebut.

Agustina sangat respek terhadap aspirasi masyarakat. Bahkan rumahnya di Jalan Parit H. Husein II, Gang Wisuda No. 20, Pontianak Selatan siap menerima apresiasi dan aspirasi dari masyarakat.

Ia juga membuka line telpon bagi masyarakat yang ingin berdialog, baik Short Message Service (SMS), maupun telepon langsung. Kata dia, masyarakat bisa menghubungi telepon rumah: (0561) 710954; telepon seluler: 08125601320, dan layanan SMS: 085245099922.

Sutarmidji Diunggulkan Lima PAC PPP

 
Pontianak Post -  Sutarmidji dan Paryadi menjadi kandidat kuat bakal calon Wali Kota Pontianak yang akan diusung PPP dalam pilkada Pontianak nanti. Hal itu tergambar dalam hasil pemandangan umum PAC-PAC PPP Kota Pontianak setelah mendengarkan visi dan misi sembilan bakal calon wali kota Pontianak yang mendaftar di PPP.

Seluruh PAC se-Kota Pontianak sepakat mengusung Sutarmidji, Ketua DPC PPP Pontianak, untuk kemudian diajukan ke DPW guna digodok lagi untuk menentukan kandidat bakal calon wali kota dari PPP.

Nama lainnya yang masuk nominasi adalah Paryadi. Tokoh muda yang juga legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini merebut simpati PAC PPP Pontura, Pontim, dan Ponbar. Nama anggota DPRD Kota Pontianak termuda ini bersanding dengan Sutarmidji di ketiga PAC tersebut.

Nama lainnya yang masuk bursa adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak yang juga pengurus DPP PPP Sri Astuti Buchary yang direkomendasikan PAC PPP Pontianak Kota dan Haitamai Salim Ketua STAIN Pontianak yang direkomendasikan PAC PPP Pontianak Selatan.

Menurut Syaiful Suhri Sekretaris DPC PPP Pontianak, hasil pemandangan umum PAC-PAC ini kemudian diserahkan ke DPC PPP Pontianak dan dibawa dalam rapat pengurus harian untuk diajukan dua nama ke DPW PPP Kalbar.

Kapan akan digelar rapat pengurus harian DPC PPP Kota untuk menentukan minimal dua nama ke DPW PPP Kalbar? “Akan menyusul dalam waktu dekat ini. Paling lambat tiga hari setelah Rapimcab, akan dismapaikan minimal dua nama ke DPW. Oleh DPW kemudian paling lama satu minggu untuk ditetapkan satu nama yang akan memakai perahu PPP dalam Pilkada nanti,” kata Syaiful yang juga anggota DPRD Kota Pontianak ini.

SEMBILAN CALON

Sebelum pemandangan umum PAC PPP se Kota Pontianak, sembilan kandidat calon walikota yang melamar ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan vivsi misi mereka. Forum penyampaian visi misi ini mengambil tema “Lahirkan pemimpin yang visioner, istiqomah dan beraklakul karimah”. Kegiatan berlangsung di lantai lima Hotel Santika, Selasa (12/3) dipadati oleh para pengurus PPP se Kota Pontianak.

Adapun kesembilan kandidat tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Pontianak, yakni Sutarmidji (Wakil Wali Kota Pontianak), Hartono Azas (Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak), Haitami Salim (Ketua STAIN Pontianak), Syarif Toto Thaha Al Qadrie (Politkus, Wakil Ketua PDW Demokrat), Sri Astuti Buchary (Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak), Syarifah Herlina (PNS Depkum dan HAM), Setiawan Lim (Pengusaha), Zulfidar Zaidar (Pengusaha, mantan anggota KOMNAS HAM Kalbar), Paryadi (Anggota DPRD Kota Pontianak).

Para kandidat saling beradu visi-misi untuk meyakinkan PPP agar mereka terpilih sebagai kandidat calon Walikota Pontianak yang akan diusung oleh partai berlambang Ka’bah tersebut.

Menurut Ketua Panitia Herman Novi kepada beberapa wartawan seusai sesi pemaparan visi-misi kandidat, semua kandidat harus dapat meyakinkan partai jika mereka ingin diusung. “Karena kita menginginkan pemimpin yang sesuai tema kita serta berkualitas baik secara intelektual, spritual maupun emosional,”ujarnya.

Hadir juga para pembahas (panelis) dari praktisi dan akademisi diantaranya adalah DR Hermansyah (Dosen Hukum Untan), Zulkarnaen (Dosen Fisipol Untan), Ridwan Ismail (mewakili unsur pers). Mereka melontarkan kritikan dan pertanyaan yang cukup memaksa para kandidat memeras otak sehingga ada beberapa pertanyaan yang kurang maksimal dijawab. Pembahasan tersebut sekitar visi-misi mulai dari pembangunan politik, pendidikan, hokum, masalah korupsi, juga ekonomi, kemiskinan dan penganguran.

Tujuh Figur Lamar Demokrat

Pontianak Post - Tujuh figur yang siap menjadi kepala daerah Kota Pontianak, telah mendaftarkan dirinya ke Partai Demokrat (PD). Oleh partai tersebut, nama-nama itu kemudian agak digodok oleh Tim Sembilan PD. Ketujuh figur tersebut masing-masing (berdasarkan urutan pengembalian formulir pendaftaran): Drs Hartono Azas L MBA, M Injek Barayungk ST, Drs Sy. Achmad Hamid, Sy. Toto Thaha Alkadrie SSos, Agustina Sri Wahyuningsih SE, Ir HM Abuh A Rahim, dan Drs Henri Usman MSi.

“Pendaftaran bakal calon wali kota kita buka 11 hari dan berakhir 13 Maret lalu. Dari 12 orang yang mengambil formulir pendaftaran, hingga hari terakhir, tujuh orang yang mengembalikannya,” kata Ketua Panitia Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Pontianak PD Pontianak, Firmansyah SH didampingi Sekretarisnya, Zulmuis Mardan SE MM kemarin (14/3).

Dari tujuh figur tersebut, tiga diantaranya adalah kader partai yakni Henri Usman, Hartono Azas, dan Sy Toto Thaha Alkadrie. Apakah PD menjamin akan objektifitas penilaian calon-calon tersebut mengingat ada tiga kader yang ikut mendaftar? “Semua punya kesempatan. Objektifitas tetap akan dijunjung tinggi dalam hal ini, karena tujuan kita adalah untuk menang dalam pilkada,” kata Firmansyah.

Menurutnya, sesuai dengan mekanisme partai, maka proses selanjutnya akan ditangani oleh Tim 9 PD. Tim ini terdiri dari tiga orang perwakilan DPC PD Pontianak, tiga orang dari DPD PD Kalbar, dan sisanya dari DPP PD. “DPC Pontianak sudah mengirimkan tiga nama untuk bergabung dalam Tim sembilan itu. Sampai sekarang SK tim ini masih belum keluar. Itu dikeluarkan pusat. Tim sembilan ini yang nanti akan mengkaji atau memverifikasi bakal calon lebih jauh,” katanya.

Kapan tim 9 ini akan bekerja? Berdasarkan pengalaman dalam pilkada/pilgub sebelumnya, kata Firmansyah, tim ini akan bekerja minimal dua bulan sebelum pendaftaran calon oleh KPUD secara resmi dibuka. Sedangkan seminggu sebelum pendaftaran, biasanya calon dari PD sudah ditetapkan,” katanya.

Sekadar diketahui, PD harus berkoalisi untuk mengusung calon kepala daerah dalam putaran Pilkada Pontianak. Soalnya, PD belum memenuhi persyaratan bilangan pembagi untuk mengusulkan sendiri calonnya. Demokrat hanya memperoleh lima kursi parlemen Pontianak atau 12,5 persen dari total keseluruhan Anggota DPRD Pontianak. Dalam pemilu legislatif lalu, partai ini meraih hampir 27 ribu suara masyarakat Kota Khatulistiwa.

CAWALKOT JANGAN NIPU RAKYAT

Para bakal calon Walikota Pontianak Periode 2008-2013 dituntut untuk tidak membohongi rakyat sebelum menjadi walikota lewat penyampaian visi misinya. Para balon juga diminta untuk tidak muluk-muluk dalam menyampaikan visi dan misi kalau tokh akhirnya tidak sesuai kenyataan. Hal itu terungkap dalam Debat Visi Misi Calon Walikota yang diselenggarakan oleh Forum Budak Pontianak belum lama ini.

Beberapa diantara peserta dialog yang menginginkan agar balon walikota tidak membohongi rakyat yakni dari kalangan akademisi, Prof XXX SH. Dengan lantang guru besar fakultas hukum Untan ini menyebutkan bahwa kandidat yang ada di depan jangan hanya sekadar menulis visi dan misi tanpa ada realitasnya.

“Para balon yang ada sebelum mengikuti suksesi nanti hendaknya dapat melakukan kontrak sosial. Supaya apa yang telah dibeberkan oleh para balon ini bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang disampaikan,”katanya di forum yang kala itu berjumlah puluhan orang.

Pernyataan dari XXX itu lalu ditanggapi oleh bakal calon dengan serius. Diantaranya dari Prof YYY. Ia mengungkapkan apa yang dipaparkan Anwar Saleh merupakan ide yang bagus untuk dilaksanakan. “Bahkan jika perlu gagasan itu nantinya akan diteruskan ke Mendagri agar para balon bisa konsisten dengan apa yang diucapkannya. Sehingga tidak ada anggapan para balon yang ikut dalam ajang Suksesi Walikota ini sekadar penggembira dan sekadar bercuap,”ucap YYY

Salah seorang calon menanggapi pernyataan XXX menegaskan dirinya pribadi dengan dasar niat yang tulus tidak akan melakukan pembohongan apalagi menipu rakyat. Karena keinginannya untuk menjadi walikota didasarkan pada hati nurani untuk membangun kota ini ke depan menjadi lebih baik dari sebelumnya. “Percayalah dan bisa dicatat, bahwa saya tidak akan pernah melakukan pembohongan kepada masyarakat terhadap penyampaian misi dan visi saya,” tegasnya.